BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tumbuh kembang suatu bangsa dan negara merupakan tanggung jawab warga negara secara bersama-sama. Demikian pula dengan Indonesia yang saat ini sedang menata hidupnya diantara krisis global, berbagai bencana alam, terjangan arus globalisasi, dan paska krisis ekonomi dan politik. Berbagai upaya dilakukan pemerintah bersama-sama warga negara agar negeri ini tetap hidup dan berkembang.
Salah satu upaya untuk mendukung langkah-langkah untuk memajukan Indonesia yaitu melalui pajak. Ide dasar pajak adalah subsidi bagi yang berkelebihan pada yang kurang mampu. Oleh karena alasan tersebut, unsur ketegasan [kewajiban hukum], porsi dan waktu pelaksanaannya harus dijunjung tinggi. Dalam dunia bisnis, jika suatu perusahaan yang baik dan bersedia membayarkan pajaknya secara taat tanpa telat dan tanpa manipulasi [menurut Wakil Presiden Yusuf Kalla, sekitar 37% keuntungannya] akan sangat berpengaruh pada kekuatan persaingannya dengan kompetitor yang menghindari atau memanipulasi kewajiban pajaknya. 37% laba adalah angka yang besar dalam hitung-hitungan bisnis. Dengan 37% ini kita bisa membuat ekspansi bisnis baru, bisa pula meningkatkan kesejahteraan pekerja, melambungkan keuntungan bagi pemilik modal dan seterusnya.
NOMOR pokok wajib pajak (NPWP) saat ini kurang dikampanyekan ke masyarakat, maka tidak mengherankan masyarakat pada umumnya tidak memahami pentingnya memiliki NPWP (http://www.infopajak.com/berita/280108rm.htm). Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan Slamet Ahmadi melalui Kepala Seksi Pelayanan David Hermaen juga mengatakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak relatif rendah. Dari jumlah 90.506 KK di Pamekasan yang seharusnya punya NPWP, hanya 7.805 orang yang punya NPWP. "Sedangkan di Sumenep hanya 7.647 warga yang ber-NPWP dari 220.175 KK yang tergolong tidak miskin[1]. Kepala Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kanwil I Jateng Dedi Rudaedi mengatakan, masih ada sebagian masyarakat yang bersikap resistensi (penolakan) untuk ber-NPWP[2].
Post a Comment